Pendahuluan
Nelayan terposisikan sebagai kelompok masyarakat yang miskin dan dimiskinkan secara fisik dan non-fisik karena ketidakberdayaan mereka menegakkan haknya atas fungsi lingkungan. Mereka miskin karena kualitas lingkungan hidupnya secara fisik dan sosial makin rusak. Nelayan tidakberdaya karena tidak tahu dan tidaksadar akan hak azazi mereka sebagai warga negara. Ketidaktahuan disebabkan rendahnya tingkat pendidikan, dan ketidaksadaran mungkin karena kurangnya informasi yang mereka terima. Kondisi ini menyebabkan nelayan makin hari makin tenggelam ke ceruk kemiskinan yang memprihatinkan. Akses anak mereka terhadap dunia pendidikan dibatasi oleh rendahnya pendapatan, sementara akses terhadap informasi dikacaukan oleh dominasi suguhan hiburan yang tidak mencerdaskan. Situasi makin diperparah dengan ketidakberpihakan kebijakan pemerintah untuk mengangkat beban hidup yang menimpa mereka. Nelayan seakan dibiarkan masuk medan laga bebas kompetisi ekonomi yang memiliki prinsip siapa yang kuat dapat memakan yang lemah. Pemilik modal diizinkan membeli dan memiliki apa saja dalam jumlah tak terbatas. Bukan hanya fisik, bahkan pemilik modal dapat membeli dukungan kekuasaan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk menguasai kekayaan laut. Nelayan yang tidak mampu dan tidak memiliki alat tangkap yang bisa mendukung pendapatan ekonomi keluarganya secara berkesinambungan akan terperangkap hutang. Sekali terbelit hutang, seumur hidup akan susah melepaskannya. Nelayan juga tidak memiliki keahlian dan pilihan usaha lain akhirnya terposisi sebagai buruh kerja yang bahkan harus bersedia menggadaikan marwah kemanusiaan dan nuraninya hanya demi untuk bertahan hidup.
Pemerintah memang telah merancang berbagai program yang didukung berbagai proyek untuk memperbaiki kualitas hidup nelayan. Lemahnya sistem pemantauan dan evaluasi serta kesinambungan perhatian, menyebabkan berbagai rancangan yang satu tergantikan oleh program atau proyek yang baru tanpa tahu sampai dimana pencapaian keberhasilannya dan apa penyebab kegagalannya. Masalah rendahnya kualitas hidup nelayan seakan jadi objek yang menggiurkan untuk digarap oleh berbagai pihak yang berkepentingan. Sebagian besar isu yang dikembangkan mengenai kemiskinan nelayan, hasil akhirnya ternyata dinikmati oleh pihak lain tanpa merubah nasib nelayan itu sendiri. Sebagai contoh, karena diasumsikan nelayan kurang alat tangkap, maka ada pihak yang menggarapnya dengan memberi “bantuan” dalam bentuk perahu atau alat tangkap. Bantuan diturunkan secara seragam untuk daerah berbeda dengan karakteristik melaut yang juga berbeda. Walaupun bantuan ini berakhir dengan kesia-siaan, namun dalam laporan pembangunan, nelayan sudah tercatat sebagai kelompok yang menerima bantuan sebagai upaya meningkatkan perekonomian dan kualitas hidup mereka. Padahal dari hari ke hari wilayah sumber kehidupan nelayan makin mengalami penurunan daya dukung, sehingga memerlukan makin banyak program untuk meningkatkan kualitas hidup mereka.
Di Darat Dihempas Ombak
Manggrove merupakan sumber daya alam yang dikaitkan sangat erat dengan kehidupan nelayan. Manggrove hidup pada wilayah antara daratan dengan lautan. Pada saat pasang, lantai hutannya akan terendam air dan pada saat air surut bebas dari genangan. Manggrove dapat dibibitkan, ditanam dan dipelihara serta dipanen bila telah cukup umurnya. Selain kayu, hutan manggrove juga menghasilkan produk jasa ekologis dan juga produk ekonomis non kayu. Dari dua kali kejadian Tsunami baik di Aceh maupun di Jepang, hamparan manggrove terbukti mampu mengurangi terjangan gelombang pasang. Belajar dari pengalaman, seharusnya keberadaan hamparan jalur hijau mangrove sepanjang pantai dengan lebar minimum 200 – 325 meter dari titik air surut terendah harus dipulihkan dan dipertahankan. Demikian juga halnya di kanan kiri sungai harus dibentengi hutan manggrove dengan lebar paling tidak 30 meter. Bencana Tsunami di Aceh menunjukkan bahwa terjangan air yang masuk melalui badan sungai mampu mengangkat dan menghempaskan kapal besar hingga ke tengah kota Banda Aceh.
Karena keberadaannya antara laut dan darat, hutan mangrove dapat berfungsi untuk meredam pengikisan pantai. Hamparan hutan manggrove sepanjang pantai terbukti ampuh mengurangi tiupan angin badai dan juga menghasilkan oksigen. Akar di lantai hutannya berfungsi sebagai penahan lumpur dengan memerangkap sedimen serta sekaligus menyerap polutan. Penelitian membuktikan bahwa 1 Ha hutan manggrove mampu menyerap carbon 8,11 ton/tahun. Hutan manggrove yang lebat juga menarik bagi wisatawan dan bermanfaat bagi dunia pendidikan dan penelitian. Bagi nelayan, hutan mangrove adalah ibarat orang tua yang mencintainya tanpa batas, selagi keberadaan manggrove itu sendiri masih bisa dipertahankan. Semua pihak harus menyadari bahwa manggrove tidak bisa dinilai dari harga jual tegakan pohonnya.
Hamparan hutan mangggrove mendukung segala aspek kehidupan nelayan pengais rezeki di wilayah pinggiran laut. Hutan menggrove merupakan tempat berpijah dan pembesaran berbagai jenis ikan, udang, kepiting dan biota perairan pantai lainnya. Daun manggrove yang gugur akan hancur dimakan jamur dan bakteri pembusuk, sehingga lantai hutannya dipenuhi tumpukan serasah. Serasah merupakan gudang pasokan makanan dalam satu rantai makanan bagi segala jenis hewan mulai dari yang paling kecil hingga yang besar. Tingginya produktivitas serasah akan memperbaiki kehidupan biota air, dan terkait erat dengan suburnya lahan tangkapan bagi nelayan. Selain bagi biota air, kualitas hutan manggrove yang baik juga merupakan sumber hidup dan kehidupan bagi binatang lain seperti ular bakau, monyet, lutung, burung walet, bangau, elang putih, ular phyton dan lainnya.
Walaupun manggrove diketahui memiliki manfaat yang banyak bagi kehidupan nelayan, namun nelayan tidak berdaya untuk mempertahankan keberadaan manggrove. Pengusaha dengan modal dan “kekuasaan” besar dapat dengan leluasa menebangi manggrove baik untuk kayu maupun untuk tanah lahannya. Karena desakan ekonomi, para nelayan bahkan bersedia bekerja sebagai buruh penebang kayu manggrove di daerah mereka untuk diolah menjadi arang atau bahan bangunan. Setelah kayunya habis, bekas lahan tebangan akan segera beralih fungsi menjadi pemukiman, resort wisata, tambak dan bahkan trend terakhir adalah merubah lahan manggrove secara besar-besaran menjadi areal perkebunan kelapa sawit. Upaya pemulihan kualitas lahan manggrove kalah bersaing dengan penjarahan yang dilakukan pengusaha pembuatan arang atau pengusaha tambak dan kebun kelapa sawit.
Menurut BPDAS Wilayah II, pada tahun 2006 di daerah Asahan, Deli Serdang, Serdang Bedagai serta Langkat terdapat 161.320 Ha lahan tanaman manggrove. Lahan manggrove yang terdapat di Pantai Timur Sumatera Utara itu ternyata 113.203 Ha diantaranya dinyatakan rusak, dan diklasifikasi sebagai hutan manggrove yang masih baik hanya 26.662 Ha. Langkat yang memiliki kawasan manggrove 43.014 Ha hanya menyisakan 2.711 Ha yang tidak rusak. Pada waktu bersamaan, lahan kelapa sawit yang ditanam pada tiga tahun terakhir di tujuh kecamatan Langkat yang berbatasan langsung dengan pantai adalah 630 Ha. Produksi arang kayu Langkat sejak tahun 2006 tetap meningkat setiap tahun hingga tahun 2009 mencapai 8.900 ton. Data ini menunjukkan bahwa tingkat perhatian dan kesadaran akan pentingnya hamparan lahan manggrove di pinggir pantai sangat rendah. Rendahnya komitmen menjaga keberadaan manggrove sama halnya dengan membiarkan nelayan terseret nasib buruk ke tingkat kemiskinan yang makin dalam. Tuntutan tanggung jawab yang paling besar atas kerusakan ini tentunya terkait dengan kewenangan, tugas dan tanggung jawab aparat pemerintah khususnya selaku pengawas kelestarian hutan, dan umumnya selaku pengelola dan pengendali lingkungan hidup.
Sebagian anggota masyarakat sudah sangat sadar akan pentingnya fungsi hutan manggrove bagi kehidupan biota air yang jadi sumber kehidupan nelayan. Buah kesadaran ini terlihat dari makin banyaknya penghargaan Kalpataru bagi “pejuang pantai” yang menanami dan memulihkan kembali tegakan pohon dan fungsi lahan manggrove yang rusak. Walaupun produksi hutan manggrove bukan hanya kayu, tentunya suatu saat pemilik lahan manggrove juga ingin memanen kayu karena harganya makin mahal. Kayu manggrove juga bisa dipanen dengan teknik memangkas. Pada sisi lain. saat ini ada aturan ketat soal batasan penebangan kayu dan terdapat beberapa kasus tuntutan pidana atas masyarakat terkait tuduhan penebangan liar. Mungkin saatnya pemerintah daerah dan aparat keamanan membuat aturan tentang proses administrasi penebangan kayu, baik di hutan tropis, lahan kering maupun di kawasan pantai. Pengalaman pahit berurusan dengan penegak hukum tatkala petani yang menebang manggrove tanaman sendiri pada lahan milik sendiri, bisa kontra produktif dengan kebijakan pemulihan kawasan manggrove. Orang tidak akan mau menanam kalau saat akan panen justru mermbawanya ke penjara. Aturan yang dibuat harus dipahami dengan benar dan dipatuhi oleh semua pihak, sehingga tidak terjadi lagi penangkapan terhadap petani manggrove yang ingin menikmati hasil budidayanya.
Perbaikan kualitas lahan manggrove diharapkan dapat meningkatkan fungsi daya dukung lingkungan bagi kehidupan nelayan. Bila ketentuan adanya jalur hijau selebar 300 meter sepanjang pantai diterapkan, maka dengan sistem pengelolaan dan distribusi pemanfaatan lahan yang baik akan membantu kehidupan nelayan. Sumber pendapatannya tidak sepenuhnya lagi tergantung dengan melaut. Pemerintah hanya perlu meningkatkan pemahaman masyarakat akan pentingnya keberadaan hutan manggrove, cara memulihkan tegakan pohon serta memelihara fungsi lingkungannya. Dari fakta lapangan, tingkat keberhasilan pemerintah untuk merehabilitasi daerah pesisir pantai sejak tahun sembilan-puluhan ternyata sangat rendah. Kinerja ini tentunya dapat diperbaiki dengan lebih melibatkan peran masyarakat. Para nelayan diberi jaminan dan perlindungan hukum untuk mengelola lahan manggrove, dan tentu saja diikuti dengan membuka jaringan usaha dan pemasaran produk non kayu hutan manggrove.
Di Laut Dilamun Badai
Rapat Kordinasi PPLH Ekoregion Sumatera tanggal 7 Maret 2011 di Palembang telah merumuskan wilayah Pantai Timur Sumatera Utara.sebagai Locus Strategis Nasional. Ketetapan yang sangat tepat ini diharapkan dapat segera diwujudkan dalam bentuk program nyata bagi perbaikan kualitas hidup nelayan. Tanpa perhatian khusus dari pemerintah, kualitas hidup nelayan akan terus menurun seiring dengan makin berkurangnya volume tangkapan. Pemulihan kualitas dan fungsi hutan manggrove hanyalah sebahagian dari upaya mengurangi tekanan terhadap kehidupan nelayan. Di laut, nelayan menghadapi masalah lebih berat baik oleh peristiwa alam, hambatan teknologi, ketiadaan modal dan juga sistem birokrasi. Nelayanlah yang paling menderita dari dampak pemanasan global. Gelombang pasang menyebabkan waktu sandar mereka jadi jauh lebih panjang. Laut tidak lagi jadi sahabat bagi nelayan. Laut sekarang bahkan sebagai tantangan, dan bagi nelayan peluang kalahnya jauh lebih besar. Kenyataan pahit yang harus diterima adalah bahwa walau nelayan tetap diakui sebagai pemilik laut, tapi ikan telah jadi milik orang lain. Ke laut menantang badai bersabung nyawa, hasilnya belum tentu dapat menyambung kehidupan.
Melaut harus punya modal. Kapal, penjejak kumpulan ikan (Fish Finder), alat navigasi, bahan makanan, alat tangkap, BBM dan keahlian awak kapal harus disesuaikan dengan wilayah tujuan penangkapan. Bagi nelayan kecil, kapal hanya tinggal di alam impian. Hal ini sekaligus menghilangkan peluang menghadapi nelayan lain, daerah lain dan bahkan negara lain. Pesaing lain melaut dengan alat penjejak kumpulan ikan. Mereka tahu kordinat dimana gerombolan ikan dengan pasti. Tahu kapan badai akan datang. Tahu dimana dan masuk perairan wilayah mana tempat beroperasi. Sudah tidak saatnya lagi pergi ke laut berdasarkan insting. Bukan sekali dua kejadian menimpa nelayan, ikan dapat awak tertangkap. Nelayan yang tertangkap dituduh mencuri ikan di wilayah asing tidak dapat membantah karena ketiadaan alat penentu kordinat lokasi. Mereka hanya berlayar sesuai perkiraan akan adanya kumpulan ikan, tanpa tahu bahwa mereka sudah melewati batas laut negara.
Kemungkinan ditangkap bukan hanya oleh penegak hukum negara tetangga. Laut kita juga punya banyak ranjau hukum. Penegaknya ada Polisi Air dan Udara, TNI AL, DKP, Bakorkamla, Perhubungan atau bisa saja pihak-pihak lain yang merasa berkewenangan menangkap. Nelayan tak berkutik karena tidak mampu menunjukkan kelengkapan syarat administrasi atau dasar hukum yang melindungi, Dalam keterbatasan pengetahuan, informasi dan modal, tentu saja hanya segelintir kecil nelayan yang punya buku dokumen pelaut. Nelayan tahu bahwa melaut itu menghadapi ancaman bahaya badai, kapal bocor atau terbakar. Pengetahuan itu diperoleh dari pengalaman, sementara peraturan perundang-undangan mengharuskan nelayan untuk memiliki sertifikasi yang diperoleh melalui Pendidikan Dasar Keselamatan menghadapi bahaya dalam pelayaran. Mengikuti pendidikan berarti tidak melaut. Karena tidak ada simpanan, maka tidak melaut sama artinya masuk ke bubu rentenir. Sedangkan untuk melaut saja nelayan harus menyiapkan bekal makanannya dengan berhutang. Hutang sama artinya dengan mengikat diri dalam penjualan hasil tangkapan, dan dampaknya akan menempatkan nelayan pada posisi tawar harga yang sangat lemah dengan si pemberi hutang.
Hanya cukong yang punya alat tangkap canggih mampu bersaing menjaring di laut lepas dan menjarah di laut dangkal. Berbagai jenis alat tangkap pada prakteknya dapat dipakai tanpa batasan di perairan Indonesia. Pukat harimau, pukat tarik, tangkul tarik, jaring tarik, pukat Apollo, pukat langgai, pukat trawl, pukat katrol, pukat payang, dogol, pukat cincin, pukat pantai, jaring insang, jaring angkat, pukat gandeng dan berbagai jenis alat tangkap lainnya baik yang namanya saling berbeda dan secara teknis sama, maupun secara teknis berbeda dengan nama sama dapat dibeli bebas dan dipakai melaut bila punya uang. Padahal berdasarkan perundang-undangan membawa, menyimpan, menggunakan serta memperdagangkan jaring trawl adalah dilarang di perairan Indonesia.
Bagi pemilik modal, menangkap ikan dari tengah laut hingga pinggiran, dari lapisan atas hingga dasar laut dan dengan menggunakan alat tangkap apapun dapat dilakukan tanpa ada batasan. Rumpon, tuasan dan terumbu buatan yang dibuat nelayan untuk mengumpul ikan di perairan dangkal akan lenyap disapu rantai pukat. Sistem tangkap pada semua musim menyebabkan ikan tidak punya kesempatan untuk berbiak. Ke pantai tak ada lantai manggrove tempat berpijah, di laut tertangguk rapat. Lemahnya sistem pengelolaan jadwal waktu tangkap di laut dan jenis tangkapan, serta bebasnya penggunaan berbagai jenis alat tangkap menjadikan pemanfaatan sumber daya kelautan kita tidak ubahnya sistem kuras habis. Para cukong saling berebut berbagi hasil tangkapan, nelayan kecil hanya jadi penonton di laut mereka sendiri. Dan termasuk resiko kesialan nasib bila ditabrak atau minimal jaring dikoyak pukat harimau.
Di laut lepas nelayan kecil tak mampu bersaing. Di pantai, bakau telah berganti kelapa sawit. Di laut dangkal rezeki rezekipun tak mau mendekat. Nelayan coba berupaya memikat ikan dengan rumpon dan tuasan. Saat ikan sudah mulai berkumpul, pukat harimau datang menjarah. Rumpon hancur ikan terangkut. Bila nelayan membangun rumpon yang cukup berat untuk disapu pukat, penjarah membawa lampu pemikat ikan. Ikan yang dilampu akan berkumpul mengejar cahaya dan kemudian ditarik keluar rumpon. Setelah keluar, maka pukat melingkup mengaut hasil. Tinggallah nelayan menatap rumpon kosong.
Penutup
Bila dikaji cermat, kehidupan nelayan meerupakan cobaan berat dari satu masalah ke satu masalah tanpa ada yang mampu mengatasinya. Seakan tidak ada peluang untuk membangun kehidupan yang layak bagi mereka. Padahal populasi nelayan cukup banyak di republik tercinta ini. Himpitan keganasan pukat harimau yang mereka teriakkan, hanya dijawab penguasa dengan janji akan melarang beroperasi. Pada kenyataannya, jumlahnya semakin bertambah dan ruang operasinya semakin tak terbatasi.. Pukat harimau yang merusak ekosistem laut, menguras ikan-ikan, merusak jaring dan rumpon yang beroperasi semakin merajalela seakan dibacking kekuatan kekuasaan sehingga berani menjarah di areal zona tangkap nelayan tradisional. Nelayan tradisional atau yang diklasifikasikan juga sebagai nelayan kecil tidak mampu menghambatnya. Ada kekuasaan dibalik keberingasan awak pukat harimau yang siap untuk menyakiti secara fisik bila operasi mereka terganggu. Nelayan tak lagi mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, dan juga tak tahu akan berbuat tanpa di warnai nuansa anarkis.
Sudah saatnya pemerintah bertindak dengan tegas. Tetapkan jalur hijau 300 meter sepanjang pantai dan pulihkan kehidupan manggrovenya. Tambak maupun kebun kelapa sawit yang dimiliki oleh siapapun harus segera dikembalikan jadi hutan mangrove. Kelola hutan mangrove dengan baik dengan memaksimalkan manfaat produk non kayunya. Bagikan pemanfaatan areal lantai hutannya untuk dikelola oleh nelayan sebagai sandaran bila tidak melaut. Memulihkan kembali luasan hutan manggrove jelas akan sangat memperbaiki habitat biota perairan dengan dampak positif berganda bagi kehidupan sekitarnya. Bila kualitas lingkungan pantai sudah pulih, maka selanjutnya akan mudah menarik ikan ke pantai dengan membangun rumpon dan karang buatan.
Sebagai kelompok masyarakat yang menggantungkan kehidupan mereka sepenuhnya dari hasil tangkapan ikan di laut, maka upaya mengentaskan kemiskinan nelayan hanya dapat dilakukan dengan melindungi kawasan tangkapan mereka. Tetapkan jalur tangkap untuk nelayan kecil sampai enam mil ke tengah laut, dan awasi secara ketat daerah ini hanya untuk tangkapan kapal tanpa motor atau hanya dengan alat tangkap pancing. Penetapan tata ruang laut akan melindungi kepentingan berbagai pihak, terutama bagi kawasan konservasi dan ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah yang hidup di pinggiran pantai. Upaya ini akan menimbulkan konflik kepentingan, terutama bagi pengusaha kayu, tambak serta nelayan mapan yang selama ini cukup nyaman dengan tidak berlakunya hukum baik mengenai zona tangkap maupun kawasan lindung. Inilah saatnya pemerintah menunjukkan kewenangannya dalam mengawasi, mengendalikan, menegakkan hukum serta meningkatkan peran kelembagaan yang terkait dengan pemenuhan hak azazi masyarakat atas lingkungan yang baik dan sehat, dan atas hak untuk bekerja dengan pendapatan yang layak. Secara global, upaya perbaikan kualitas hidup nelayan melalui perbaikan luas tutupan mangrove dan jaminan ketersediaan tangkapan ikan bagi nelayan kecil merupakan dukungan atas perbaikan lingkungan yang mengantisipasi dampak perubahan iklim. Ingat, hutan manggrove yang baik mampu menyerap carbon dengan sangat baik dan memberi daya dukung bagi kehidupan nelayan dengan baik. (Ir. Jaya Arjuna, M.Sc.)